JAKARTA – Penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 berpotensi batal setelah banyaknya respon penolakan dari sejumlah pemerintah Daerah (Pemda) dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun 2018, dan terbaru lewat surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan pihaknya banyak menerima keluhan dari berbagai pihak terkait penghapusan tenaga honorer.
Menanggapi hal tersebut, Ia mengaku, sebenarnya pihaknya sudah mempunyai jalan keluar atau solusi untuk memfasilitasi Pemda yang keberatan dengan adanya aturan ini.
Namun, solusi ini baru dalam tataran usulan. Dalam usulan itu, Azar menuturkan bahwa Pemda masih diperbolehkan mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah.
“Ini solusi, kira-kira begitu. Kalau enggak ada solusi marah semua bupati,” tegasnya dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI yang dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (14/9/2022)
Dia melihat solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan ketat, tetapi banyak Pemda yang melanggar.
Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai Bupati, Pemda masih melakukan akal-akalan dalam menambah jumlah tenaga honorernya, meskipun sudah seringkali dilarang.
“Akhirnya kucing-kucingan, faktanya sudah ditutup, kurang lebih 1,5 juta orang, kalau diafrimasi lagi jadi 2.5 juta,” kata Azwar.
