PANDEGLANG – Rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang diwacanakan Pemerintah Pusat dinilai merugikan banyak pihak, terutama honorer yang sudah lama bekerja.
Seorang tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, M Awaludin mengaku keberatan dengan wacana tersebut jika tidak dibarengi dengan solusi yang berpihak pada tenaga honorer seperti dirinya.
Menurutnya, jika rencana tersebut memang benar direalisasikan solusi yang dianggap paling gampang dan berpihak pada honorer adalah memprioritaskan pegawai honorer dalam tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
“Kami meminta Pemerintah Pusat untuk lebih mengutamakan pegawai honorer dalam tes seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK, karena kami sebagai honorer telah mengabdi kepada negara sudah puluhan tahun,” tegas pria yang akrab disapa Aldi ini, Kamis (27/1/2022).
Senada dengan Awaludin, honorer lain bernama Tia Risma, Pegawai honorer di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pandeglang mengaku keinginannya agar dipermudah, lantaran mayoritas tenaga honorer dipandeglang sudah berusia diatas 35 tahun.
para honorer di Pandeglang merasa dilematis jika harus bersaing secara terbuka dengan peserta lain dalam rekrutmen PPPK dan CPNS. Bahkan untuk melewati computer assisted test (CAT) saja, mereka kerap kesulitan mendapat nilai standar minimal yang diinginkan.
“Kemampuan bersaing kami dengan para peserta lewat jalur umum itu sangat berat. Apalagi dengan batas usia serta keterampilan dan kemampuan para honorer itu sendiri, terus sama sistem CAT, itu menyulitkan,” ungkapnya, Jum’at (28/01/2022).
Merespons hal itu, Pj Sekda Pandeglang Taufik Hidayat mengaku sepakat dengan yang diharapkan honorer di pemerintah daerahnya. Namun, pemkab tak bisa mengambil kebijakan apapun lantaran keputusan pengangkatan honorer ini tergantung dari pemerintah pusat.
“Jika memang kebijakan Pemerintah Pusat menyatakan para honorer untuk diangkat langsung, tentunya pasti kita usulkan. Tapi kalau memang harus melalui seleksi, pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap ada regulasi dari pemerintah pusat yang berpihak kepada para honorer di Pandeglang. Pasalnya, keberadaan mereka sudah lama membantu dalam menjalankan roda pemerintah.
“Sangat membantu, karena mereka yang honorer ini sudah bekerja cukup lama dalam pemerintah daerah,” tutupnya.
