JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 200.000 ribu per bulan, selama Januari hingga Maret 2024.
“BLT mitigasi risiko pangan apakah masih dibutuhkan? Tadi saya sampaikan dalam pembukaan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year,” kata Sri Mulyani dikutip dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Bendahara negara ini menjelaskan, Pemerintah memiliki komitmen dalam melakukan intervensi terhadap harga pangan bergejolak alias volatile food.
Tak hanya dari sisi Kementerian/Lembaga di sektor perekonomian saja yang melakukan rapat, melainkan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan rapat mingguan dengan para pemimpin daerah guna membahas inflasi volatile food.
“Pak Gubernur kan tidak menggunakan instrumen moneter untuk mempengaruhi volatile food, ini biasanya domain pemerintah, Pak Mendagri itu melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, bahkan secara eksplisit daerah mana yang inflasinya tinggi dan rendah,” ujarnya.
Insentif ke Kepala Daerah
Adapun bagi Pemerintah Daerah yang berhasil menjaga inflasi komponen harga pangan bergejolak tersebut, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fiskal bagi kepala daerah yang berhasil mengendalikan harga pangan.
“Kami di Kemenkeu memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, yaitu mereka yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan penghargaan,” jelas Menkeu.
 Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 200.000 ribu per bulan, selama Januari hingga Maret 2024.){kind=link}