BANDUNG – Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum dengan predikat Cum Laude pada Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada Jumat, (27/1/2023).
Airin dapat menyelesaikan dan meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dikaitkan dengan Kepastian Hukum”
Sidang berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya, oponen ahli, Profesor Yasona H Laolly memberikan pertanyaan kepada Airin tentang paradigma penelitiannya.
“Coba buka di halaman 11 anda menyampaikan membangun kerangka teoritik terkait dengan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi dan mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin menyampaikan model sistem Hukum pertanahan menggunakan teknologi informasi ini mempengaruhi kepuasan masyarakat. Apakah aspek keluasan kerangka pemikiran ini saling menguatkan atau tidak,” kata Profesor Yasona.
Airin dengan lugas menjawab pertanyaan itu, dan sangat meyakinkan.
“Kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk sistem Pertanahan di Indonesia. Meskipun seringkali terjadi teknologi lebih dulu maju daripada aturan hukum. Alat bukti yang otentik dan digital membantu membuat pelayanan lebih cepat dan mewujudkan efisiensi, kemudahan akses dan kesederhanaan. Pada intinya kita berharap bagaimana sebuah regulasi bisa membuat pelayanan lebih cepat,” ujar Airin.
Baca Juga : Silaturahmi Ke Ulama Lebak dan Pandeglang, Airin Dipuji Atas Prestasinya Di Tangsel
Dalam kesimpulan penelitiannya Airin menyampaikan, terlalu banyaknya aturan membuat fenomena obesitas regulasi yang menyebabkan hambatan pelayanan publik.
“Setelah melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum pertanahan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa aspek yang masih belum menunjukkan adanya kepastian hukum, masih adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, belum harmoni dan sinkronnya peraturan perudang-undangan yang mengakibatkan adanya fenomena obesitas regulasi,” ujar Airin.
Lanjut Airin, untuk persoalan tersebut dibutuhkan sinkronisasi Undang-undang terkait dengan teknologi informasi.
“Perlu adanya sinkronisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum Pertanahan Indonesia. Sinkronisasi tersebut terkait dengan kesesuaian pengaturan terhadap keharusan atau pilihan digunakannya sistem elektronik dalam pelayanan di bidang Pertanahan,” ujarnya.
Menurut Prof I Gede Astawa, Penelitian yang dilaksanakan Airin dinilai memiliki kebaruan dan memeberikan manfaat untuk sistem Pertanahan di Indonesia.
“Novelty kebaruan dari penelitian ini adalah soal legal policy digitalisasi administrasi Pertanahan. Pada esensinya bicara tentang digitalisasi Pertanahan. Yaitu bagaimana sistem pertanahan konvensional ke transformasi digital. Dimaksudkan untuk pelayanan publik secara cepat,” katanya.
Turut hadir sebagai promotor Prof Dr Ahmad Ramli, Prof Dr Djuhaendah Hasan, dan Prof Huala Adolf. (red)
.){kind=link}