KOTA TANGERANG – Tawuran remaja di Kota Tangerang kini memasuki babak yang lebih mengkhawatirkan. Jika dahulu bentrokan identik dengan rivalitas antar sekolah, kini konflik justru banyak berawal dari percakapan dan provokasi di media sosial. Fenomena ini mendorong DPRD Kota Tangerang meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan ruang digital guna mencegah aksi kekerasan yang melibatkan generasi muda.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menilai perubahan pola tawuran tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, berbagai kelompok atau komunitas remaja kini dapat terbentuk dengan mudah melalui platform digital, lalu berkembang menjadi pemicu konflik yang berujung bentrokan di jalanan.
“Fenomena ini menuntut pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif yang lebih adaptif. Kami mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memantau aktivitas komunitas di media sosial yang berpotensi memicu tawuran, sekaligus memperkuat sinergi dengan kepolisian dan berbagai elemen masyarakat,” ujar Rusdi di Tangerang, Minggu (14/6/2026).
Rusdi mengungkapkan, perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi sarana belajar dan berkreasi justru kerap disalahgunakan sebagian remaja untuk mengatur pertemuan, saling menantang, hingga menyebarkan konten kekerasan. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan karena melibatkan anak-anak usia sekolah yang seharusnya fokus menuntut ilmu dan membangun masa depan.
Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Pembinaan karakter, pendidikan moral, penguatan aktivitas positif, serta keterlibatan keluarga harus menjadi fondasi utama dalam menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif dunia digital.
“Peran orang tua sangat penting untuk memberikan pengawasan, nasihat, dan arahan kepada anak-anak agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang dapat merusak masa depan mereka,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Mugiya, mengatakan pihaknya terus memperkuat sistem deteksi dini melalui berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Setiap laporan yang masuk dipastikan akan ditindaklanjuti bersama perangkat wilayah dan instansi terkait.
“Kami telah mensosialisasikan kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat selama 1×24 jam. Setiap informasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan, termasuk potensi tawuran antarkelompok,” kata Mugiya.
Selain pemanfaatan teknologi, pengawasan berbasis kewilayahan juga terus diperkuat. Pemerintah melibatkan camat, lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga unsur keamanan untuk memonitor kondisi lingkungan dan mendeteksi potensi konflik sejak dini sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan.
Sementara itu, pihak kepolisian kembali mengingatkan para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hingga dini hari. Waktu tersebut dinilai menjadi periode yang rawan dimanfaatkan kelompok remaja untuk berkumpul tanpa pengawasan dan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
“Kami mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan dan aktivitas anak-anaknya. Jangan sampai terlibat dalam kelompok yang mengarah pada tindakan kriminal, tawuran maupun geng motor yang dapat merugikan masa depan mereka sendiri,” tegas pihak kepolisian.
Fenomena tawuran yang kini berawal dari layar ponsel menjadi alarm serius bagi semua pihak. Ketika ruang digital berubah menjadi arena provokasi, maka pengawasan, edukasi, dan kepedulian bersama menjadi benteng terakhir untuk menjaga anak-anak Kota Tangerang agar tidak kehilangan masa depan hanya karena satu ajakan yang viral di media sosial. (red)
