CILEGON – Puluhan orang tua di Cilegon melakukan protes atas hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2025/2026. Mereka menilai sistem seleksi tidak transparan dan merugikan anak-anak mereka.
Protes disampaikan langsung dalam mediasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon di Aula Setda pada Rabu (25/6/2025).
Orang tua meminta agar pemerintah memberikan solusi bagi siswa yang belum diterima, khususnya yang mendaftar melalui jalur zonasi.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindikbud Kota Cilegon, Suhanda, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan opsi penambahan waktu proses pemberkasan bagi siswa yang belum lolos seleksi.
“Mudah-mudahan sebelum tanggal itu ada jalan. Kalau ternyata anak-anak kita masih punya peluang, akan kami berikan tambahan waktu pemberkasan,” kata Suhanda di hadapan para orang tua.
Meski begitu, Suhanda menegaskan bahwa belum ada jaminan siswa yang belum diterima akan bisa masuk sekolah negeri. Sebab, kebijakan tersebut bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
“Perlu koordinasi dengan kementerian. Kalau jumlah siswa ditambah, maka data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) juga harus dibuka kembali. Kalau tidak, percuma. Anak masuk tapi tidak terdata, manfaatnya juga tidak bisa diperoleh secara administratif,” jelasnya.
Dindikbud, lanjut Suhanda, juga mencatat dan akan melaporkan seluruh masukan dari orang tua ke pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti.
“Data siswa yang belum diterima sudah kami pegang. Tinggal nanti bagaimana arahan pimpinan dan kementerian,” ujarnya.
Sebelumnya, puluhan orang tua siswa sempat menggeruduk Kantor Dindikbud dan Kantor Walikota Cilegon.
Mereka menuntut kejelasan atas sistem zonasi, dan mendesak agar Pemerintah Kota Cilegon segera menambah jumlah sekolah negeri agar daya tampung siswa lebih luas.
 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2025/2026. Mereka menilai sistem seleksi tidak transparan dan merugikan anak-anak mereka.){kind=link}