TANGSEL – Menjelang musim penerimaan siswa baru, kegelisahan orang tua mulai terasa. Menjawab situasi itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan menegaskan kesiapan penuh menghadapi SPMB 2026/2027—dengan janji sistem yang lebih tertib, transparan, dan responsif.
Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, mengatakan seluruh tahapan persiapan telah digarap sejak awal, mulai dari penyusunan petunjuk teknis (juknis), pemetaan rombongan belajar, hingga penguatan sistem pendaftaran berbasis digital.
“Persiapan kami lakukan menyeluruh. Mulai dari juknis, sosialisasi, hingga koordinasi lintas dinas agar proses berjalan lancar,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan validitas data peserta—mulai dari alamat, identitas, hingga status sosial—dapat terverifikasi dengan baik.
Di tengah kekhawatiran publik soal gangguan sistem, Pemkot Tangsel juga menyiapkan penguatan infrastruktur digital. Bimbingan teknis bagi operator sekolah digelar, sementara layanan bantuan disiapkan di sekolah maupun kantor dinas untuk mendampingi orang tua dan siswa.
“Kami siapkan kanal bantuan agar masyarakat tidak kebingungan saat proses pendaftaran berlangsung,” jelas Deden.
Tahun ini, terdapat sejumlah pembaruan kebijakan. Salah satunya adalah penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai komponen penilaian, serta pemanfaatan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) desil 1–5 untuk jalur afirmasi, guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Untuk jenjang SD negeri, kuota dibagi menjadi afirmasi 25 persen, domisili 70 persen (65 persen dalam kota dan 5 persen luar kota), serta mutasi 5 persen. Sementara di tingkat SMP negeri, afirmasi 30 persen, domisili 40 persen, mutasi 5 persen, prestasi akademik 20 persen, dan non-akademik 5 persen.
Meski sistem semakin terstruktur, tantangan tetap ada. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi persoalan klasik, terutama di wilayah padat seperti Tangsel. Untuk itu, pemerintah daerah tengah mengusulkan penambahan rombongan belajar melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Banten.
Deden menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara ketat selama proses berlangsung. Posko pengaduan dibuka untuk menampung keluhan masyarakat, sementara pemantauan dilakukan secara intensif di tingkat sekolah dan dinas.
“Kalau ada kendala, segera laporkan. Kami pastikan setiap masalah ditangani secepat mungkin,” tegasnya.
Di balik sistem yang semakin digital dan aturan yang semakin rinci, harapan orang tua tetap sederhana: anak mereka bisa mendapatkan kursi sekolah tanpa hambatan yang tidak perlu.
Pemkot Tangsel pun menutup persiapan ini dengan satu komitmen—bahwa SPMB bukan sekadar proses seleksi, tetapi pintu awal masa depan pendidikan yang harus dijaga keadilannya. (red)
