MEDAN – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 bukan sekadar agenda tahunan para kepala daerah. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Pilar usai mengikuti Dialog Kota dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi para wali kota dan wakil wali kota dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan berbagai hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
“Di forum ini tidak terlepas dari masukan-masukan pemerintah kota, wali kota, dan wakil wali kota terkait permasalahan yang terjadi di masing-masing pemerintah kota di seluruh Indonesia,” ujar Pilar.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi daerah dicatat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. Harapannya, berbagai masukan tersebut dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui persetujuan pemerintah pusat, termasuk mekanisme di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal, kebutuhan pengisian jabatan strategis di daerah sering kali bersifat mendesak agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Beberapa wali kota menyampaikan bahwa proses rotasi, mutasi maupun promosi jabatan masih cukup panjang karena persetujuannya berada di pusat. Sementara kebutuhan pengisian jabatan di daerah sering kali mendesak. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi bersama,” kata Pilar.
Selain reformasi birokrasi, kebutuhan penambahan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi perhatian bersama. Menurut Pilar, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di kota-kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan layanan dasar.
Persoalan dana transfer pemerintah pusat ke daerah turut menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut. Pilar menilai, meskipun Tangerang Selatan termasuk daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi, dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun Tangerang Selatan termasuk kota yang mandiri, dana transfer dari pusat tetap sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan. Mudah-mudahan seluruh masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga roda pemerintahan daerah berjalan semakin baik,” ungkapnya.
Tak hanya membahas tata kelola pemerintahan, Rakernas XVIII APEKSI juga menyoroti isu strategis nasional. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan memaparkan arah kebijakan pemerintah terkait penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup. Pilar menilai, kedua isu tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penanganan persoalan sampah, kerusakan lingkungan, hingga penguatan ketahanan pangan perkotaan.
Secara nasional, APEKSI menjadi organisasi yang mewadahi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi kebijakan, bertukar praktik terbaik, serta memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Melalui Rakernas, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan di berbagai kota di Indonesia. (red)
