PANDEGLANG – Upaya menciptakan lingkungan aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang dipandang masih berjalan lambat. Dari ratusan desa yang ada, baru sekitar 40 desa yang membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Padahal, pembentukan DRPPA menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pandeglang terus melakukan sosialisasi, termasuk ke kalangan pondok pesantren.
“Tujuannya agar desa aman dan nyaman, serta meminimalkan terjadinya kekerasan. Desa yang belum membentuk DRPPA akan terus kita dorong,” kata Sekretaris DP2KBP3A Pandeglang, Heni Supiani, (Kamis 14/8/2025)
Tidak hanya itu, DP2KBP3A juga menyasar remaja putus sekolah lewat pelatihan keterampilan seperti tata rias dan membuat kue, bekerja sama dengan pelaku usaha lokal di Labuan.
“Antusiasnya tinggi, terutama di kecamatan dengan kasus kekerasan tinggi seperti Panimbang, Carita, Labuan, dan Cigeulis. Targetnya, remaja bisa mandiri dan memiliki penghasilan dari keterampilan,” jelas Heni.
Untuk menangani kasus kekerasan, dinas ini telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang siaga 24 jam. Masyarakat dapat melapor melalui nomor darurat 0821-1216-8841.
“Kalau dulu korban atau keluarga sering takut dan malu melapor, sekarang sudah banyak yang berani. Kami bekerja sama dengan Polres dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menindaklanjuti laporan,” ucapnya.
Heni mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan kasus kekerasan.
“Jangan takut, jangan malu. Laporkan kalau ada KDRT atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang menimpa keluarga sendiri maupun tetangga,” tegasnya.
.){kind=link}