SERANG – Pemerintah Provinsi Banten tahun ini mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp18,8 miliar untuk 37.000 keluarga penerima manfaat (KPM), meski angka tersebut turun drastis hingga 56 persen dibandingkan alokasi anggaran pada tahun lalu yang mencapai Rp32,5 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Dicky Hardiana menyebutkan jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penerima bantuan ikut turun, dari sebelumnya pada 2024 berjumlah 65.000 KPM menjadi hanya 37.741 KPM.
Ia menyebut bahwa penyesuaian dilakukan karena keterbatasan fiskal daerah.
“Tahun 2024 anggaran bansos Rp32,5 miliar untuk 65 ribu KPM. Tahun ini kami hanya bisa anggarkan Rp18,8 miliar, itu turun sekitar 56 persen,” ujarnya, Kamis (7/8/2025)
“Memang turun jika dibandingkan tahun lalu, karena kita menyesuaikan pada ketersediaan anggaran yang ada,” kata dia menambahkan.
Sehingga, anggaran bansos untuk tahun ini menyasar sebanyak 37.741 kelompok penerima manfaat (KPM), dengan nilai bantuan per orang sebesar Rp500.000.
Namun, kata dia, dari total itu, baru 18.500 KPM yang menerima bantuan pada tahap pertama.
“Yang baru kita salurkan Rp9,25 miliar untuk 18.500 KPM. Penyaluran dilakukan pada akhir bulan Juli kemarin, bertepatan dengan peluncuran gedung baru Bank Banten,” katanya.
Dirinya memaparkan adapun untuk rincian penyaluran bantuan, Kabupaten Pandeglang menjadi daerah dengan total penerima terbanyak, yakni 5.854 KPM senilai Rp2,9 miliar, disusul Kabupaten Lebak dengan 5.741 KPM sebesar Rp2,87 miliar.
Kemudian, Kabupaten Serang menempati posisi ketiga dengan 3.486 KPM sebesar Rp1,74 miliar, lalu Kota Cilegon sebanyak 2.043 KPM dan Kota Serang 1.376 KPM.
Dicky menerangkan saat ini untuk wilayah Tangerang Raya belum mendapat penyaluran karena dijadwalkan pada tahap kedua pada Oktober mendatang.
“Tangerang Raya belum, nanti akan disalurkannya pada tahap kedua InsyaAllah di bulan Oktober,” ujarnya.
Dicky mengatakan, bantuan disalurkan melalui rekening Bank Banten dan dicairkan langsung oleh penerima ke kantor cabang. Tidak ada fasilitas ATM atau layanan digital banking karena mempertimbangkan efisiensi biaya.
“Penerima datang langsung ke bank. Kami tidak berikan ATM karena ada biaya tambahan. Jadi dicairkan tunai,” katanya.
Meskipun tidak ada arahan khusus terkait penggunaan dana, Dicky mengimbau agar bantuan digunakan untuk keperluan pokok.
“Kami harap dana ini digunakan untuk kebutuhan pangan dan harian. Memang Rp500 ribu tidak besar, tapi semoga tetap bermanfaat,” jelasnya.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Dicky mengaku pemberian bansos mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta usulan daerah yang telah diverifikasi.
“Kami tetap verifikasi semua data. Tidak asal usul dari daerah, dan tentu juga berdasarkan data DTSEN,” ujar dia tegas.
 senilai Rp18,8 miliar untuk 37.000 keluarga penerima manfaat (KPM), meski angka tersebut turun drastis hingga 56 persen dibandingkan alokasi anggaran pada tahun lalu yang mencapai Rp32,5 miliar.){kind=link}