SERANG – Rencananya, 10 bus berisikan ratusan tenaga honorer dari Provinsi Banten akan mendatangi DPR RI serta Kemenpan RB.
“Kami sedang konsolidasi dulu untuk merencanakan aksi itu akan seperti apa,” kata Ketua Forum Honorer Kota Serang, Achmad Herwandi, Jumat (2/6/2023).
Menurut Sekjen Presidium Honorer Banten ini, kedatangan mereka ke dua institusi itu untuk menuntut pembatalan penghapusan honorer pada November 2023.
Hingga saat ini, Menpan RB belum mengeluarkan kebijakan pasti dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer.
Achmad Herwandi mengatakan tingginya jumlah tenaga honorer yang terdata ini menjadi cerminan pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Menjadi tenaga honorer menjadi pilihan alternatif pekerjaan walaupun sebagian besar mendapat upah jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota.
“Kami akan berangkat ke Jakarta pada Juni atau Juli. Sekitar 10 bus akan digunakan untuk mengakut para honorer menuju kantor pemerintahan pusat,” ujarnya.
Tenaga honorer berencana untuk berkemah di kantor Kemenpan RB demi menuntut kejelasan.
“Kami akan berkemah di sana, dan terus menuntut agar pemerintah pusat bersikap proaktif dan mempertahankan tenaga honorer di sini,” ucapnya.
Menurut Achmad Herwandi, jika tenaga honorer dihapuskan, akan berdampak pada tingkat pengangguran di Kota Serang.
“Jumlah honorer di Kota Serang ini mencapai ribuan,” katanya.
Sebagai informasi, pada Rabu (31/5/2023), ratusan tenaga honorer dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang menggelar istigasah dan doa bersama di lapangan puspemkot.
Ketua Forum Honorer Kota Serang Ahmad Herwandi mengatakan istigasah ini diikuti ratusan tenaga honorer.
Istigasah dan doa bersama ini merupakan rangkaian persiapan sebelum menuju ke Jakarta untuk menuntut status mereka saat ini.
“Sebelum kita menuju ke Jakarta bersama dengan honorer se Provinsi Banten, maka kita lakukan istigasah. Untuk menuntut kepastian status kita kepada pemerintah pusat,” katanya
Menurutnya, sampai saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan kepastian kepada seluruh honorer di Indonesia.
“Surat yang pertama keluar pada 2022 itu harusnya November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga non-ASN. Kita mau tanyakan kejelasan itu,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan harus ada kepastian dari pemerintah pusat dan menginginkan adanya pengangkatan secara langsung. (red)
