TANGSEL – Pertumbuhan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang semakin pesat mendorong pemerintah pusat menyiapkan konsep penataan kawasan perkotaan yang lebih terpadu. Koridor Pamulang, Setu, Serpong dan sekitarnya kini menjadi sasaran kajian Kementerian Pekerjaan Umum untuk merumuskan kebutuhan infrastruktur jangka panjang.
Kick off penyusunan rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum kawasan perkotaan Tangsel digelar di Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Serpong, Selasa (11/8/2026). Kajian ini muncul karena perkembangan sejumlah kawasan dinilai berlangsung sporadis dan kemudian memunculkan persoalan seperti kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, sanitasi permukiman serta kebutuhan ruang bagi pelaku UMKM.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Airlangga Mardjono, mengatakan kegiatan tersebut masih berada pada tahap studi sehingga belum masuk ke pembangunan fisik. “Ini kick-off meeting, rapat persiapan untuk melakukan studi. Nanti kita akan melakukan studi di Tangsel, studi kawasan perkotaan,” ujarnya seusai kegiatan.
Kajian akan menyoroti kebutuhan infrastruktur di sepanjang koridor Pamulang-Setu-Serpong, termasuk kawasan yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan. Menurut Airlangga, hasil pemetaan nantinya diharapkan mampu menunjukkan kebutuhan infrastruktur secara lebih menyeluruh sehingga pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri antarwilayah.
Team Leader kegiatan sekaligus Konsultan BPIW, Isro Saputra, menjelaskan tahap awal kajian mencakup kawasan prioritas seluas 410,75 hektare, mulai dari Bundaran Pamulang menuju Serpong. Dari cakupan tersebut, tim akan menentukan pilot area sekitar 50–100 hektare yang nantinya diproyeksikan menjadi lokasi percontohan atau major project.
“Untuk koridor Pamulang itu masih berkembang secara sporadis. Sehingga memang intervensi pemerintah sangat perlu dalam penataan koridor itu,” kata Isro. Ia menambahkan, kondisi kawasan yang tidak tumbuh dalam satu pengelolaan besar membuat kebutuhan infrastruktur harus dipetakan secara lebih terintegrasi agar persoalan transportasi, drainase, lingkungan, sanitasi dan ruang aktivitas ekonomi dapat ditangani dalam satu konsep.
Studi tersebut dijadwalkan berlangsung selama enam bulan. Tim akan melakukan sedikitnya dua kali peninjauan lapangan dan menggali masukan masyarakat melalui wawancara untuk mendapatkan gambaran persoalan secara langsung. Penyusunannya juga melibatkan perangkat daerah Pemkot Tangsel, kecamatan hingga Pemprov Banten, terutama karena sejumlah jaringan jalan yang menjadi bagian kajian merupakan kewenangan provinsi.
Penataan kawasan menjadi semakin penting seiring karakter Tangsel sebagai kota yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi berbasis jasa. BPS dalam Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2026 menegaskan data statistik perkotaan dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Publikasi tersebut juga memuat data kependudukan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat menjadi rujukan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Isro menegaskan hasil kajian nantinya tidak berhenti pada dokumen rekomendasi. Tim akan menyusun rancangan dasar atau basic design kawasan yang dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan program prioritas. “Jadi keluarannya tidak hanya studi, rekomendasi tidak, tapi kita ngerancang. Jadi kayak basic design istilahnya,” pungkasnya.
Secara konsep, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan NUDP yang mendorong kota melakukan perencanaan terintegrasi dan menentukan prioritas investasi infrastruktur berdasarkan kebutuhan kawasan. Dengan kajian Pamulang-Serpong ini, pemerintah berharap pertumbuhan Tangsel ke depan tidak hanya cepat secara ekonomi dan permukiman, tetapi juga lebih tertata, memiliki konektivitas yang baik, serta mampu menjawab kebutuhan warga secara berkelanjutan. (red)
