TANGSEL – Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) seiring memasuki puncak musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel memetakan seluruh wilayah seluas 16.485,47 hektare memiliki potensi terdampak kekeringan, dengan Kecamatan Setu menjadi kawasan yang paling rentan dibandingkan enam kecamatan lainnya.
Sekretaris BPBD Kota Tangsel, Essa Nugraha, menjelaskan pemetaan tersebut mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menganalisis tingkat ancaman kekeringan di setiap wilayah. Hasil kajian menunjukkan mayoritas kawasan Tangsel berada pada kategori bahaya rendah, namun terdapat area seluas 432,09 hektare di Kecamatan Setu yang masuk kategori bahaya sedang. Hingga saat ini, tidak ada wilayah di Tangsel yang diklasifikasikan sebagai daerah dengan tingkat bahaya tinggi.
“Seluruh kecamatan sudah dipetakan berdasarkan tingkat potensi kekeringannya. Hasil analisis itu menjadi dasar kami dalam menyiapkan langkah antisipasi apabila musim kemarau memicu krisis air bersih di masyarakat,” ujar Essa Nugraha, Senin (13/7/2026).
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Tangsel Tahun 2023, status bahaya kekeringan Kota Tangsel berada pada kelas sedang. Penilaian tersebut mempertimbangkan riwayat kejadian kekeringan, kondisi hidrologi, ketersediaan sumber air, serta pola curah hujan yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perubahan akibat pengaruh fenomena iklim. Kondisi ini membuat pemerintah daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi berkurangnya pasokan air bersih.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD Tangsel telah menyiapkan dua unit mobil tangki air bersih yang siap diterjunkan apabila masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air. Armada tersebut merupakan dukungan dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan. Nantinya, air bersih akan disalurkan melalui toren penampungan di lokasi terdampak agar dapat dimanfaatkan warga sesuai kebutuhan sehari-hari.
“Kami sudah menyiapkan personel, armada, dan mekanisme distribusi air bersih. Yang terpenting, masyarakat segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan air agar bantuan bisa segera kami salurkan,” kata Essa.
Gejala kekeringan sendiri mulai dirasakan warga RT 02 RW 01 Kampung Koceak, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu. Sedikitnya 20 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumur terus menurun dan kualitas air berubah keruh. Kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci hingga memenuhi kebutuhan sanitasi harian.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan pemerintah daerah terus menginstruksikan seluruh perangkat terkait untuk memperkuat langkah antisipasi selama musim kemarau. Menurutnya, pelayanan dasar masyarakat, terutama kebutuhan air bersih, menjadi prioritas yang harus dipenuhi secepat mungkin ketika terjadi kekeringan.
“Kami terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Jika ada wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih, pemerintah akan hadir melalui distribusi bantuan air dan langkah-langkah mitigasi lainnya. Kami juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan segera melapor apabila membutuhkan bantuan,” ujar Pilar Saga.
BPBD juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan sumber air, serta aktif menyampaikan laporan apabila mulai terjadi penurunan debit sumur atau kesulitan memperoleh air bersih. Dengan kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat, dampak musim kemarau diharapkan dapat ditekan sehingga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama periode kekeringan berlangsung. (red)
