TANGSEL – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak berhenti pada seremoni pengibaran bendera. Dari Lapangan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav 9/SDK), Senin (17/8/2026), Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengajak masyarakat menerjemahkan kemerdekaan melalui kemampuan daerah mengelola potensi, memperkuat kesejahteraan, dan membangun kemandirian.
Memimpin upacara tingkat Kota Tangsel, Benyamin menegaskan bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia bukanlah pemberian, melainkan buah perjuangan panjang. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita para pendahulu melalui pekerjaan dan kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing.
Menurut Benyamin, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus diwujudkan hingga tingkat daerah. Ia menilai kedaulatan tidak hanya menyangkut pemerintahan, tetapi juga kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik. “Pemerintah kota mencoba untuk terus mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Benyamin.
Ia pun meminta seluruh potensi yang dimiliki Tangsel dimaksimalkan agar pembangunan tidak semata bergantung pada sumber daya dari luar daerah. “Kita maksimalkan yang ada. Ini yang ingin kita dorong terus kepada masyarakat,” katanya. Bagi Benyamin, kemandirian tersebut menjadi salah satu bentuk konkret mengisi kemerdekaan di tengah karakter Tangsel sebagai kota urban dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Dorongan menuju kemandirian itu sejalan dengan sejumlah capaian Tangsel dalam tata kelola pemerintahan. Pada 2025, Tangsel meraih predikat kota terbaik TP2DD wilayah Jawa-Bali. Dalam capaian tersebut, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tangsel mencapai 98,3, sementara transaksi penerimaan pajak daerah, retribusi, dan belanja daerah telah diterapkan secara non-tunai 100 persen sejak 2024.
Di sektor konstruksi, Tangsel juga menempati peringkat kedua nasional Sutami Awards 2025 untuk kategori pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kinerja terbaik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Posisi tersebut berada di bawah Kabupaten Banjar dan di atas Kabupaten Bandung.
Namun, Benyamin mengingatkan agar deretan penghargaan tidak membuat pemerintah dan masyarakat berpuas diri. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan, hingga kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara berkelanjutan. “Berbagai penghargaan tadi jelas merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Kota dan seluruh elemen masyarakat Tangerang Selatan. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang perlu kita tuntaskan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa konsep keadilan dalam pembangunan tidak berarti seluruh warga memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama. Kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan proporsi masing-masing kelompok masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata.
Karena itu, Benyamin mengajak DPRD, Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, pemuda, pelaku usaha, akademisi, komunitas, insan pers, hingga warga untuk menjaga kolaborasi. “Apapun peran kita dalam masyarakat, baik sebagai aparatur, pelaku usaha, tokoh masyarakat, maupun warga biasa, mari jadikan itu sebagai ruang untuk senantiasa berkontribusi bagi kemajuan Tangerang Selatan, sekaligus bagi bangsa dan negara yang kita cintai,” tuturnya. (red)
