SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah penduduk miskin di Banten pada periode Maret 2025 tercatat menurun sebanyak 4.700 orang dibandingkan periode sebelumnya.
Data mereka menunjukkan angka kemiskinan turun dari 777,49 ribu orang (5,70 persen) pada September 2024 menjadi 772,78 ribu orang (5,63 persen) pada Maret 2025.
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Banten Adam Sofian menjelaskan bahwa tren penurunan angka kemiskinan di Banten terus berlanjut sejak Maret 2023.
“Penurunan ini didorong oleh inflasi yang terkendali, pertumbuhan industri pengolahan, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka,” ujar Adam di Serang pada Jum’at (25/7/2025).
Ia menyebutkan, inflasi year-on-year (y-o-y) pada Maret 2025 tercatat hanya sebesar 0,70 persen, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan konsumsi tercatat 4,61 persen, dan naik menjadi 5,48 persen pada triwulan I tahun 2025.
Adam juga menambahkan bahwa sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif, baik secara kuartalan (q-to-q) sebesar 0,61 persen, maupun tahunan (y-o-y) sebesar 4,51 persen. “Kondisi ini memberi dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya lagi.
BPS mencatat garis kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2025 mencapai Rp3.571.692 per rumah tangga, atau Rp684.232 per kapita. Rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 5,22 anggota keluarga.
Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam garis kemiskinan, mencapai 73,01 persen. Di antaranya beras, telur ayam, kopi instan, dan rokok filter. Sementara komoditas bukan makanan mencakup perumahan, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Namun, Adam menggarisbawahi bahwa penurunan kemiskinan belum merata. “Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru naik 21,4 ribu orang menjadi 5,58 persen. Sedangkan di perdesaan, angka penduduk miskin turun signifikan sebesar 26,1 ribu orang menjadi 5,89 persen,” katanya pula.
Penurunan angka kemiskinan ini, menurut BPS, menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan sosial dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat intervensi kebijakan, khususnya di sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


