KOTA TANGERANG – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang menggratiskan biaya pendidikan di 142 sekolah swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 mendapat apresiasi dari DPRD Kota Tangerang. Program tersebut dinilai menjadi solusi nyata untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun menjadi tantangan dalam proses penerimaan siswa baru.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Syamsuri mengatakan, langkah Pemkot Tangerang menggandeng ratusan sekolah swasta merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekaligus upaya memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Gampang Sekolah yang diusung Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono Hasan.
“Kami mengapresiasi Pemkot Tangerang yang telah menggandeng sekolah swasta dan memberikan dukungan melalui dana pembinaan, sekaligus menghadirkan program sekolah gratis bagi masyarakat. Ini langkah yang sangat positif dalam memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan,” ujar Syamsuri, Jumat (12/06/2026).
Menurutnya, keterlibatan sekolah swasta menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari mengingat kapasitas sekolah negeri di Kota Tangerang masih terbatas dibandingkan jumlah lulusan setiap tahunnya. Di sisi lain, pembangunan sekolah negeri baru membutuhkan investasi yang besar, baik dari sisi anggaran pembangunan, penyediaan lahan, maupun kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Data Dinas Pendidikan menunjukkan jumlah lulusan SD di Kota Tangerang setiap tahun mencapai puluhan ribu siswa. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari alternatif agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan kursi di sekolah negeri. Melalui kemitraan dengan sekolah swasta, daya tampung pendidikan dapat diperluas tanpa harus menunggu pembangunan sekolah baru yang memerlukan waktu panjang.
Syamsuri mengakui program sekolah gratis yang saat ini melibatkan 142 sekolah swasta dan MI masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Karena itu, DPRD bersama Pemkot Tangerang terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, termasuk menampung aspirasi dan masukan dari pihak sekolah agar program tersebut semakin efektif dan memberikan manfaat yang optimal.
“Kami terus memperjuangkan peningkatan dukungan anggaran bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program ini. Evaluasi juga terus dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan kendala yang dihadapi sekolah selama pelaksanaan program sekolah gratis,” katanya.
Selain persoalan daya tampung, Komisi II DPRD juga memberikan perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan SPMB 2026, khususnya terkait sistem zonasi dan kesiapan infrastruktur digital yang kerap menjadi sorotan masyarakat saat masa pendaftaran berlangsung. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan lonjakan akses pada jam-jam tertentu berpotensi memengaruhi performa sistem.
Untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi diminta memastikan seluruh mekanisme penerimaan siswa berjalan transparan serta didukung kapasitas server yang memadai.
“Kami sudah melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Diskominfo untuk memastikan seluruh sistem siap digunakan. Jangan sampai masyarakat mengalami kendala saat proses pendaftaran berlangsung karena persoalan teknis,” tegas Syamsuri.
Ia berharap program sekolah gratis dan pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan sekolah swasta, akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Tangerang diyakini semakin mudah diwujudkan. (che)
