TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan. Sebanyak 12 kecamatan masuk kategori waspada berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan rendah hingga beberapa bulan ke depan.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meminta seluruh camat segera memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air dan menyiapkan langkah penanganan sejak dini. Ke-12 wilayah tersebut yakni Balaraja, Cisoka, Kresek, Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Rajeg, Sepatan, Sindang Jaya, Sukadiri, Sukamulya, dan Teluknaga.
“Kami meminta seluruh camat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan,” ujar Maesyal, Selasa (11/08/2026).
Menurutnya, sejumlah kawasan, khususnya bagian utara Kabupaten Tangerang, berada dalam kondisi yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan diperkirakan minim hingga akhir Oktober 2026.
Kondisi tersebut bertepatan dengan periode puncak kemarau. BMKG memprediksi Agustus menjadi bulan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang bagian utara. Secara nasional, BMKG juga menyebut 48,84 persen zona musim Indonesia diprediksi mencapai puncak kemarau pada Agustus, sedangkan 25,41 persen lainnya pada September.
Ancaman kekeringan tahun ini juga mendapat perhatian lebih karena BMKG menyatakan fenomena El Niño 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai kategori kuat. Kondisi tersebut dapat memperkuat musim kering dan meningkatkan risiko kekurangan air di sejumlah wilayah. BMKG bahkan memperkirakan curah hujan periode Agustus-Oktober 2026 secara umum berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal hingga normal.
Maesyal mengatakan Pemkab Tangerang tengah menyiapkan langkah mitigasi, terutama untuk menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. BPBD akan menjadi koordinator penanganan di lapangan dan diminta berkoordinasi dengan PDAM, Pertamina serta instansi terkait agar distribusi air dapat dilakukan ketika terjadi gangguan pasokan.
“Saya minta segera disiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penanganan dampak El Nino. BPBD menjadi koordinator penanganan di lapangan dan berkoordinasi dengan PDAM, Pertamina maupun instansi terkait lainnya untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Selain krisis air, pemerintah juga mengantisipasi dampak ikutan berupa meningkatnya debu dan potensi keretakan tanah. Setiap camat diminta segera melaporkan kondisi wilayah kepada BPBD apabila ditemukan warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih agar bantuan bisa dikirim secara cepat. Sebelumnya, Pemkab Tangerang bersama Pemprov Banten juga telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Tigaraksa pada akhir Juli 2026.
Untuk memperkuat mitigasi, BMKG bersama pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara situasional guna membantu menjaga ketersediaan sumber daya air. Pemkab Tangerang berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, kecamatan, desa dan masyarakat dapat memperkecil dampak kemarau hingga musim hujan kembali tiba. (red)
