TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menerima audiensi pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang tengah risau akan status kepegawaiannya dan terjadi kegaduhan di masyarakat.
Pasalnya terdapat 1.786 peserta yang dinyatakan gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari 3.455 orang yang berhasil melalui tahap administrasi.
Padahal formasi yang tersedia dalam program PPPK di Kota Tangerang jumlahnya mencapai 5.186 formasi.
Usai menerima audiensi dengan para THL, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam mengatakan, pertemuan dengan THL dilakukan dalam rangka menunjukan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Hari ini kami menerima teman-teman THL yang kemarin tak lulus PPPK yang jumlahnya sangat lumayan banyak dan tadi kami sudah sampaikan beragam persoalan untuk menjadi bahan koreksi DPRD agar selanjutnya ditindaklanjuti,” ujar Rusdi kepada awak media, Selasa (07/01/2025).
Pasca mendengarkan paparan yang disampaikan oleh perwakilan THL dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rusdi menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses perekrutan yang menjadi pertanyaan.
Mulai dari menurunkan batas pendidikan akhir atau seluruh tingkat pendidikan THL disamaratakan menjadi setingkat SMA.
Tinggal tidak sesuainya kuota penerimaan program P3K dengan jumlah pegawai THL di setiap instansi kedinasan Pemkot Tangerang.
“Kenapa posisi penerimaan ini lebih banyak yang untuk lulusan SMA, sehingga teman-teman yang sarjana didowngrade pendidikan akhir merika, dan jga persoalan lain seperti OPD yang tidak sebanding dengan jumlah THL,” ungkapnya.
“Seharusnya keinginan kami kuota yang disediakan itu sebandinglah dengab jumlah THL di setiap masing-masing OPD,” sambungnya.
Pantauan di Lokasi, pertemuan dengan puluhan THL yang merupakan perwakilan setiap OPD itu dilaksanakan di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Mereka datang dengan masih menggunakan seragamnya masing-masing, seperti Pemadam Kabakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Humas, hingga Kesbangpol.
Beberapa THL diperkenankan untuk menyampaikan keluh kesah yang dirasakan, serta argumen yang menunjukan bukti-bukti adanya kecurigaannya.
Adapun pihak DPRD Kota Tangerang yang turut hadir menerima kunjungan THL itu ialah Andri S Permana, serta Turidi Susanto.
Menurut Rusdi, kisruh yang mewarnai penerimaan program PPPK tersebut merupakan bukti lemahnya pengolahan data kepegawaian Pemerintah Kota Tangerang.
“Hari ini kita bisa melihat bahwa memang BKPSDM tidak mampu membuat perencanaan yang baik atau memang lemahnya data kepegawaian yang pemerintah kita miliki,” ungkapnya.
“Sebab kalau berbicara kemampuan anggaran, kita cukup mampu kok kalau memang pada akhirnya tidak ada bantuan dari Pemerintah Pusat, tapi kami pastikan akan terus memperjuangkan nasib THL yang telah mengabdikan dirinya untuk masyarakat ini,” pungkasnya. (Che)
