TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong pemberantasan praktik rentenir dengan menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah itu mendapat dukungan penuh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melalui rencana pembentukan Satgas Anti Rentenir yang digagas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang.
Dukungan tersebut disampaikan Maesyal saat menghadiri Seminar Urgensi Pembentukan Satgas Anti Rentenir di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026). Menurutnya, satgas nantinya harus memiliki fungsi yang jelas, termasuk menerima laporan warga, menindaklanjutinya dan mencari solusi bersama pemerintah daerah.
“Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya, menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit dan tidak banyak persyaratan,” ujar Maesyal.
Bagi Maesyal, keberadaan satgas akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang legal. Karena itu, Pemkab Tangerang menyiapkan lembaga seperti BPR, PT LKM dan UPDB untuk menjadi alternatif bagi warga yang membutuhkan modal, khususnya pelaku usaha.
“Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegasnya.
Ia juga meminta MES ikut memperkenalkan lembaga pembiayaan tersebut hingga tingkat kecamatan. Di sisi lain, masyarakat diingatkan agar mengajukan pinjaman secara proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan usaha dan kemampuan membayar.
“Kalau kebutuhan usahanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, ya pinjam sesuai kebutuhan itu. Jangan modalnya Rp3 juta sampai Rp5 juta, tetapi pinjamnya Rp20 juta. Kasihan nanti menjadi beban,” imbaunya.
Pemkab Tangerang selanjutnya akan membahas kemungkinan penyederhanaan persyaratan bersama UPDB, PT LKM dan BPR. Maesyal menegaskan kemudahan akses pembiayaan juga harus diikuti tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Sudah ada UPDB, PT LKM dan BPR, jadi manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” katanya.
Ketua MES Kabupaten Tangerang Mohamad Mahrusillah mengatakan pihaknya berharap Satgas Anti Rentenir dapat segera direalisasikan dan bekerja hingga seluruh 29 kecamatan. Ia menyebut keanggotaan satgas nantinya akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, tidak hanya MES.
“Insyaallah sekali teken Pak Bupati, 29 kecamatan semuanya ter-cover. Isi satgas ini bukan hanya dari MES, tetapi ada dari NU, PWI, ormas, mahasiswa, dan MUI,” ujar Mahrusillah. (red)
