TANGERANG – Tingginya jumlah pengaduan masyarakat menjadi salah satu indikator kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Namun, banyaknya laporan yang masuk perlu diimbangi dengan penyelesaian yang cepat dan tepat agar aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan administratif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang, Diyan Mayang Sari, menegaskan pentingnya memperkuat pengelolaan pengaduan melalui sistem SP4N-LAPOR! Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR! Perangkat Daerah Tahun 2026 di Ruang Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Diyan mengungkapkan, Kabupaten Tangerang pernah mencatatkan prestasi dengan masuk lima besar kabupaten/kota dengan jumlah pengelolaan pengaduan masyarakat terbanyak di Indonesia pada 2024. Capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan terkait pelayanan publik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan tanggung jawab nyata dari setiap perangkat daerah. Pejabat penghubung SP4N-LAPOR! memiliki peran penting untuk memastikan setiap laporan memperoleh perhatian dan tidak dibiarkan tanpa kejelasan penyelesaian.
“Kepercayaan masyarakat yang telah terbangun ini harus terus dijaga melalui komitmen dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, khususnya para pejabat penghubung SP4N-LAPOR! yang memiliki peran vital dalam memastikan setiap pengaduan mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara cepat,” tegas Diyan.
Menurutnya, pengelolaan pengaduan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang periode 2025–2030 di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah. Langkah tersebut sejalan dengan misi pertama, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Diyan menilai kualitas pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi atas persoalan yang dilaporkan. Karena itu, kecepatan, ketepatan, dan kepastian tindak lanjut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap instansi.
Ia pun meminta perangkat daerah mengubah cara pandang terhadap SP4N-LAPOR! agar tidak dianggap sebagai tambahan beban pekerjaan atau sekadar kewajiban administratif. Sebaliknya, setiap laporan harus diperlakukan sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jadikan setiap notifikasi yang masuk sebagai amanah. Jadikan tindak lanjut Bapak/Ibu sebagai bukti nyata bahwa pemerintah sungguh-sungguh hadir menyelesaikan masalah rakyatnya,” ujar Diyan.
Melalui koordinasi tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan kedisiplinan, memperkuat komunikasi antarinstansi, serta mengoptimalkan peran pejabat penghubung. Dengan begitu, SP4N-LAPOR! diharapkan menjadi sarana penyelesaian persoalan warga sekaligus memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. (red)
