TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyebut fokus pembangunan akan diarahkan pada persoalan mendasar seperti jalan rusak, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir yang selama ini kerap menjadi keluhan warga.
“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Program seremonial bisa ditunda,” tegasnya dalam forum yang digelar di Pendopo Bupati, Selasa (14/04/2026).
Namun demikian, penegasan tersebut kembali mengingatkan publik pada tantangan klasik dalam pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Sejumlah persoalan yang disebut sebagai prioritas tersebut bukanlah isu baru dan telah berulang kali muncul dalam forum perencanaan tahun-tahun sebelumnya.
Musrenbang yang menjadi puncak penjaringan aspirasi dari tingkat desa hingga kecamatan diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut secara lebih konkret, bukan sekadar menjadi agenda rutin tahunan.
Bupati menjelaskan, arah pembangunan 2027 akan mengusung tema optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berkelanjutan, sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Meski demikian, efektivitas implementasi kebijakan tetap menjadi perhatian, terutama dalam memastikan program prioritas benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menyatakan bahwa Musrenbang RKPD menjadi forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, termasuk penentuan pagu indikatif dan target kinerja perangkat daerah.
“Forum ini juga menjadi ruang klarifikasi agar usulan dari kecamatan bisa terakomodasi secara tepat sasaran sesuai kewenangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi antara perencanaan teknokratis dan aspirasi masyarakat terus diperkuat agar dokumen RKPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar berbagai isu yang terus berulang—seperti banjir dan infrastruktur dasar—tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, melainkan diikuti percepatan realisasi yang terukur dan berdampak langsung.
Dengan demikian, Musrenbang tidak sekadar menjadi forum formal, tetapi benar-benar menjadi titik awal perubahan yang dirasakan masyarakat secara nyata. (red)
